Dalam rangka peningkatan PAD khususnya pajak daerah Kota Malang dan gerakan sadar pajak, tahun 2015, Dispenda Kota Malang tidak hanya melaksanakan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Polres Malang Kota, tetapi juga merangkul BPKP Propinsi Jawa Timur, Hal ini dikatakan Kepala Dispenda Kota Malang Ir, H. Ade Herawanto, MT. Ditambahkan Ade, kegiatan kerjasama dengan BPKP Propinsi Jawa Timur sebenarnya ada 3 yang dihasilkan, yakni Modul pemeriksaan pajak, Bimtek tentang Pemeriksaan Pajak dan Pendampingan pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak Daerah. mengingat tujuan yang utama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi staf Dispenda dalam pemungutan pajak, maka kegiatan ini diikuti staf Dispenda dan anggota Tim Pemeriksa Pajak Daerah Dispenda Kota Malang.
Kegiatan Bimtek dibuka oleh Walikota Malang. H. Moch. Anton, yang dalam sambutan menyampaikan arti pentingnya Pajak Daerah sebagai primadona dalam menyumbang PAD Kota Malang yang merupakan komponen penting pembangunan Daerah yang muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kegiatan ini sangat tepat dan penting serta menentukan dan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan. Apresiasi positip juga disampaikan kepada Dispenda karena banyak terobosan dan gebrakan diawal tahun 2015, yang dilakukan semata untuk peningkatan layanan kepada masyarakat dan peningkatan pemungutan pajak. Oleh karennya Abah Anton sapaan akrab Walikota Malang, berharap bimbingan dari BPKP bisa berkelanjutan sehingga lebih memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan Pajak Daerah..
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur, Hotman Napitupulu menyampaikan bahwa beliau menyambut baik dan menilai sangat tepat kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Malang dalam hal ini Dispenda, karena kegiatan ini sejalan dengan Inpres No. 9 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa BPKP sebagai pendamping dalam optimalisasi Pendapatan Daerah.
Bimtek dilaksanakan diaula Pertemuan Gedung B Perkantoran terpadu, dihadiri Walikota, Sekretaris Daerah Kota Malang, Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur dan Tim Pengendalian Mutu BPKP Prop.Jatim, Inspektur Kota Malang, dan para Kepala SKPD dilingkungan Perkantoran Terpadu.